Jumlah Insinyur RI Kalah Dibanding Malaysia

7:27 AM Add Comment
Jumlah Insinyur RI Kalah Dibanding Malaysia - Mulai besok Pasar Bebas ASEAN atau lebih sering disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) s‎udah diberlakukan. Namun begitu, saat ini Indonesia masih kekurangan beberapa tenaga ahli untuk bersaing dengan negara lain, salah satunya Insinyur. Jumlah insiyur di Indonesia kalah dengan Malaysia



Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Hermanto Dardak menjelaskan, saat ini jumlah calon insinyur yang dimiliki Indonesia hanya sekitar 750 ribu orang. Namun tak semua memiliki sertifikasi.

"Kalau dibilang kekurangan insinyur, itu jelas, sama saja itu setiap 1 juta orang ada insinyur sebanyak 3.000 orang, itu masih kecil jika dibandingkan negara lain di Asean yang rata-rata di atas 4000 orang," kata Hermanto di Jakarta, Kamis (31/12/2015).

rangnya tenaga ahli insinyur ini dikatakan Hermanto karena minat para generasi muda yang secara tren mengalami penurunan. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya publikasi mengenai profesi insinyur dan berbagai peluangnya kepada para generasi muda.

Hermanto menambahkan, jumlah 750 orang itu ribu orang itu hanya setara 15 persen jumlah mahasiswa di Indonesia. Angka tersebut rendah jika dibandingkan dengan Korea Selatan yang mencapai 33 persen, Malaysia 24 persen, Vietnam 25 persen dan Tiongkok 38 persen.

Sementara itu jumlah insinyur yang dimiliki Indonesia yang tersertifikasi dan mampu bersaing di kancah proyek internasional‎ hanya sekitar 10 ribu orang. Jumlah ini, dikatakan Hermanto akan terus ditambah setiap tahunnya.

Adapun hal-hal yang bakal dilakukan PII untuk meningkatkan jumlah insinyur diantaranya memberikan kemudahan dan meningkatkan pelayanan sertifikasi bagi para sarjana tekhnik yang ingin bekerja.

"Selain itu kita dorong untuk membuat museum, disana ada display, dokumentasi setiap mega proyek yang kita buat, kita kenalkan ke siswa SD, SMP, SMA jadi mereka bisa tau peluang dan daya tariknya," tutup Hermanto. (Berita MEA)

BEI Fokus Perkuat Pasar Modal Indonesia

7:04 AM Add Comment
BEI Fokus Perkuat Pasar Modal Indonesia - Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), otoritas pasar modal Indonesia akan fokus terhadap pengembangan internal terlebih dahulu. Serangkaian program pengembangan telah disiapkan dan dijalankan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama dengan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) agar pasar modal Indonesia dapat bersaing dengan pasar modal di negara lain di kawasan Asia Tenggara.



Direktur Utama BEI, Tito Sulistio mengatakan, prinsip dasar MEA yang merupakan pasar bebas mengharuskan seluruh stakeholders siap demi memenangkan persaingan dengan negara lain. Menurutnya BEI belum akan ikut serta dalam integrasi bursa-bursa di kawasan Asia Tenggara karena akan fokus terlebih dahulu dengan program-program pengembangan seperti meningkatkan jumlah emiten maupun jumlah investor di pasar modal Indonesia.

"Kami ingin agar pasar modal Indonesia setara terlebih dahulu dengan pasar modal di kawasan Asia Tenggara yang telah maju. Jika pasar modal Indonesia sudah besar, baru kami ikut (dalam integrasi bursa ASEAN)," ujar Tito dalam acara seleksi calon tenaga profesional pasar di pasar modal, di Gedung BEI, Sabtu (23/1/2016).

Selain penambahan jumlah emiten dan investor, lanjut Tito, salah satu strategi mengembangkan pasar modal Indonesia adalah dengan mencari tenaga profesional di pasar modal yang memiliki etika maupun logika yang baik. Hal inilah yang menjadi dasar bagi tiga lembaga Self Regulatory Organization (SRO) menyelenggarakan Capital Market Professional-Development Program (CMP-DP).

"Kami ingin menjadi bursa yang terbaik di Asia, dan salah satu strateginya adalah dengan mencari staf yang terbaik untuk memenangkan persaingannya," tambah Tito.

CMP-DP merupakan program seleksi bagi calon tenaga profesional di pasar modal yang telah diluncurkan dalam pembukaan Investor Summit and Capital Market Expo 2015 pada 9 November 2015 lalu.

Proses seleksi CMP-DP sendiri saat ini sudah memasuki tahap kedua yang mana telah terpilih 170 peserta dari 4.200 pelamar dari seluruh Indonesia untuk mengikuti tes yang meliputi Focus Group Discussion (FGD) dan Psikotes.

Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran potensi kandidat dan kompetensi-kompetensi yang diperlukan agar dapat sukses di pekerjaan mereka nantinya. Kegiatan ini juga memberikan informasi mengenai gambaran karakter kepribadian dari calon peserta dan kesesuaian dengan tuntutan pekerjaan yang ada di SRO.

Calon kandidat yang lulus seleksi tahap kedua akan diwawancara jajaran direksi SRO sampai dengan terpilih sekitar 30 orang terbaik yang akan mengikuti 12 bulan program pengembangan dan 6 bulan on the job training. Nantinya setiap lulusan CMP-DP akan ditempatkan untuk bekerja di tiga lembaga SRO dan afiliasinya.

Apresiasi Peserta

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, Alpino Kianjaya, mengapresiasi upaya dari para peserta yang telah sampai ke dalam tahap kedua. Menurutnya, daftar seluruh peserta yang telah lolos ke seleksi tahap kedua ini akan dipromosikan kepada Perusahaan Efek Anggota Bursa.

Alpino berharap proses pembelajaran bagi seluruh peserta yang telah mengikuti tes seleksi CMP-DP akan terus berlanjut. Ia juga menganjurkan kepada para peserta yang tidak lolos seleksi untuk menjadi investor di BEI untuk mengetahui secara detil informasi sehingga dapat mengaplikasikan seluruh ilmunya di pasar modal.

"Jika seluruh peserta yang mengikuti tes ini mau terus belajar maka pasti akan mencapai masa depan yang lebih baik," imbuh Alpino. (Berita MEA)

MEA Berlaku, Narkoba Semakin Ancam Indonesia

6:41 AM Add Comment
MEA Berlaku, Narkoba Semakin Ancam Indonesia - Awal 2016, Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara mulai memasuki era perdagangan bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pada masa ini, Indonesia harus terbuka dan dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara, menjadi target pasar bagi negara-negara lainnya. Tidak terkecuali menjadi sasaran peredaran narkoba.



Hal ini bisa dimungkinkan, sebab kata Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, di Asia Tenggara terdapat segitiga emas penghasil opium. Segitiga emas itu antara lain di perbatasan Thailand yang merupakan ladang ganja terluas di dunia.

"Dari ladang itu setiap tahun menghasilkan 160 miliar dolar Amerika. Indonesia adalah salah satu tujuan dari peredaran narkoba," ujar Hidayat dalam siaran pers yang diterima Berita MEA, Kamis (10/12/2015).

Hidayat mengungkapkan, saat ini sebanyak 3,6 juta penduduk Indonesia menjadi korban narkoba. Sebagian besar korban adalah pemuda dan kalangan mahasiswa.

"Sebesar 25 persen penduduk Indonesia adalah kelompok usia muda. Merekalah yang menjadi sasaran penyebaran narkoba. Bagaimana bila MEA diberlakukan? Kawasan ASEAN menjadi pasar bebas. Dengan jumlah penduduk terbesar, Indonesia menjadi pasar, termasuk target dari peredaran narkoba," jelas dia.

Dengan kondisi ini, Hidayat mengkhawatirkan terjadinya lost generation akibat narkoba. "Indonesia terancam lost generation. Gambaran tadi sebelum MEA berlaku. Saat ini segitiga emas itu masih ada, produksi narkoba masih ada. Mahasiswa menjadi target," ujar politisi PKS ini.

Selain itu, Hidayat juga mengkhawatirkan, dalam era MEA Indonesia hanya menjadi penonton. "Banyak produk asing membanjiri Indonesia karena lebih kompetitif, berkualitas dengan harga murah. Begitu juga dengan tenaga kerja asing yang lebih kompetitif. Indonesia menjadi pasar," tutur dia.

Bahkan, Hidayat mengungkapkan, banyak warga Thailand belajar bahasa Indonesia untuk menghadapi MEA. "Mengapa kita tidak mempelajari bahasa negara-negara lain di Asia Tenggara. Supaya kita tidak terjebak pada neo kolonialisme, sebaliknya membuat Indonesia lebih unggul. Ini menjadi ranah eksekutif pemerintah," pungkas Hidayat.
(Berita MEA)

RI Siap 99% Hadapi MEA

6:39 AM Add Comment
RI Siap 99% Hadapi MEA - Indonesia akan memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 1 Januari 2016. Dalam era tersebut, pasar antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara akan semakin terbuka lebar baik untuk barang, jasa hingga tenaga kerja.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Bachrul Chairi meyakini, Indonesia sudah sangat siap menghadapi era pasar bebas ini. "Kita sudah 99 persen sudah siap," ujar dia di Jakarta, Kamis (31/12/2015).

Namun demikian, lanjut Bachrul, ada beberapa hal yang masih perlu dibenahi, bukan hanya oleh Indonesia tetapi juga negara anggota ASEAN lainnya. Salah satunya soal liberalisasi 126 subsektor jasa yang menjadi mandat dalam pelaksanaan MEA.

Dari ratusan subsektor jasa tersebut, kemudian dipadatkan menjadi 12 bidang jasa antara lain bisnis, komunikasi, konstruksi, distribusi, pendidikan, lingkungan, keuangan, kesehatan dan sosial, pariwisata, rekreasi dan budaya, transportasi, serta beberapa sektor lain.



"Kita ada beberapa yang harus kita sesuaikan di ASEAN, mengenai liberalisasi jasa. Dari 126 subsektor yang harus dilakukan, baru 99 yang bisa. Sisanya tadinya harus diselesaikan akhir tahun ini, tapi kemudian boleh dilakukan dalam 2 tahun," kata dia.

Hal lain yang juga perlu penyempurnaan yaitu soal kesepakatan pertukaran tenaga kerja.  Bachrul menyatakan, dari delapan profesi yang disepakati untuk masuk dalam perjanjian pertukaran tenaga kerja, baru dua profesi yang disekapakati.

"Dalam rangka movement of national person (pertukaran tenaga kerja. Dari) ada delapan sektor, dua sektor sudah selesai dan muncul recognition agreementnya. Yang sudah selesai itu insinyur dan arsitek. Sisanya masih dalam persiapan, bukan hanya Indonesia saja tetap juga negara ASEAN lain, seperti dokter gigi, perawat, tenaga pariwisata, akuntan dan lain-lain (tenaga survei dan praktisi medis)," jelas dia.

Dengan ada kesepakatan pertukaran tenaga kerja tersebut, maka negara-negara di ASEAN akan menerapkan standar yang sama. Dengan demikian, tenaga kerja seperti insinyur dan arsitek Indonesia akan lebih mudah bekerja di negara ASEAN lain.

"MEA ini menyamakan standar, kalau misalnya negara-negara ASEAN sepakat soal insinyur, kita tahu yang kita mau sertifikasinya apa. Jadi ketika bekerja menggunakan sertifikasi itu kita tahu apa yang dipersiapkan di Indonesia dan apa di Malaysia mengenai insinyur tahu kualifikasinya. Sehingga ketika mereka ada pekerjaan di sini mereka dengan mudah memenuhi kualifikasinya, tinggal mengurus imigrasi dan lain-lain," kata dia.

Namun demikian, Bachrul meminta pekerja di level bawah tidak khawatir akan berlangsungnya MEA ini. Lantaran pekerja seperti buruh tidak termasuk dalam perjanjian pertukaran tenaga kerja sehingga pekerja-pekerja tersebut tidak masuk dengan mudah ke Indonesia.

"Buruh tidak termasuk, di MEA hanya delapan profesi itu saja. Buruh yang orang takutkan, itu tidak termasuk," ujar dia.(Berita MEA)

Menaker Sebut Pekerja RI Harus Siap Hadapi MEA

6:21 AM Add Comment
Menaker Sebut Pekerja RI Harus Siap Hadapi MEA - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyatakan pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan kesiapan dan kompetensi pekerja lokal dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Dia mengatakan dalam pelaksanaan pasar tunggal ASEAN, kesiapan tenaga kerja memang menjadi perhatian penting. Kerja sama antara dunia usaha, pekerja, serta pemerintah harus terus dikompakkan untuk meningkatkan daya saing pekerja Indonesia.



"Soal MEA sekarang ini bukan siap tidak siap, tapi harus siap. Tidak mungkin menunda persiapan karena ini telah dilaksanakan. Tapi saya yakin pekerja Indonesia telah siap menghadapi semua tantangan dalam era MEA ini," ujarnya di Jakarta, Selasa (5/1/2016).

Hanif menjelaskan beragam upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, antara lain menetapkan 85 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) serta akreditasi 725 Balai Latihan Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS).

Selain itu, kata Hanif, pemerintah juga telah melakukan pelatihan wirausaha dan keterampilan kerja bagi 717.454 calon tenaga kerja dan melakukan sertifikasi terhadap 167 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebagai kesiapan menghadapi MEA.

i semua bagian penting dari kita menyiapkan angkatan kerja agar mampu memimpin persaingan di MEA. Kita harus tingkatkan daya saing pekerja Indonesia agar bisa memenangkan persaingan di tingkat ASEAN dan Internasional," ia menjelaskan

Hanif mengungkapkan Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar nomor empat di dunia dan  sumber daya alam yang berlimpah. Karena itu, Indonesia mempunyai peluang dan potensi yang sangat besar untuk dapat menjadi bangsa yang maju dan besar apabila dapat mengolah sumber daya tersebut dengan efektif dan efisien.

"Dengan jumlah penduduk sekitar 240 juta jiwa, Indonesia dapat menjadi mesin raksasa yang produktif serta mampu bersaing secara optimal dengan negara-negara ASEAN lainnya dalam MEA yang sudah diberlakukan," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah tidak akan memanjakan warga Indonesia di saat memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Alasannya, jika keistimewaan diberikan kepada warga indonesia, itu justru akan membuat daya saing sumber daya manusia (SDM) nasional melemah.

Jokowi mengatakan 2016 adalah era kompetisi dan pasar terbuka. Oleh sebab itu, pemerintah tak mungkin terus-menerus memberikan perlindungan dan keistimewaan kepada warga negara Indonesia (WNI).

"Tahun ini kita masuk ke era MEA. Jadi tidak mungkin lagi kami melakukan proteksi dan perlindungan maupun memberikan subsidi berlebihan. Itu semua tidak mungkin," kata dia.

Oleh sebab itu, langkah yang bakal ditempuh oleh pemerintah adalah menempa daya saing SDM nasional. Selain itu, dukungan dari pemerintah hanya diberikan dengan mengeluarkan paket-paket kebijakan ekonomi.

"Jangan berharap negara akan proteksi. Subsidi besar-besaran hanya akan melemahkan daya saing kita. Cara itu sudah tidak lagi digunakan. Saat ini caranya adalah deregulasi untuk meningkatkan daya saing menjadi lebih baik," ia menegaskan.

Jokowi mengakui pekerjaan pemerintah sangat banyak. Pemerintah mesti bekerja keras meraih pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mengendalikan inflasi, menurunkan kemiskinan dan ketimpangan status sosial masyarakat.

Dia mengatakan dengan kondisi ekonomi yang sulit, ini justru menjadi kesempatan pemerintah untuk berbenah diri. "Kalau keadaan sulit orang akan maklum, justru buat saya ini kesempatan. Saya ajak tahun ini berbondong-bondong melakukan revaluasi aset, nanti keluar tax amnesty, tidak usah ragu lagi," kata dia. (Berita MEA)

Rupiah Bisa Perkasa saat Pasar Bebas ASEAN

6:19 AM Add Comment
Rupiah Bisa Perkasa saat Pasar Bebas ASEAN - Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah berlaku. Kekhawatiran rupiah akan semakin terdepresiasi melawan dolar Amerika Serikat (AS) begitu kuat mengingat masih ada sentimen negatif dari eksternal yang akan membayang-bayangi pergerakan kurs rupiah.

Ekonom Bank Permata, Josua Pardede mengungkapkan, ada beberapa faktor eksternal dan internal yang perlu diwaspadai pemerintah karena akan berdampak pada nilai tukar di era pasar bebas ASEAN atau MEA tahun ini.



"Dari internal, fokus investor mencermati pelebaran defisit anggaran karena ada potensi lambannya penyerapan anggaran serta efektivitas paket kebijakan yang masih belum terlihat," terang Josua saat dihubungi Berita MEA, Jakarta, Selasa (5/1/2016).

Dari sisi eksternal, diakui Josua, sentimen negatif berasal dari kenaikan suku bunga The Federal Reserves secara bertahap. Kemudian potensi Bank of Japan dan Bank Eropa untuk menambah stimulus moneter sehingga dolar AS bakal semakin super, akhirnya menekan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

"Parahnya lagi, OPEC diprediksi belum akan menurunkan produksi minyak sehingga bisa menekan harga minyak dunia. Dengan begitu, harga komoditas ikut turun dan melemahkan kurs mata uang negara berkembang. Hal itu yang harus diwaspadai pemerintah dan BI tahun ini," jelasnya.

Josua mengatakan, pemerintah perlu memanfaatkan MEA untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia dan memacu ekspor. Berkomitmen menjalankan hilirisasi industri dan stop mengurangi ekspor komoditas. Dengan demikian, produk Indonesia memiliki nilai tambah besar yang pada akhirnya dapat menaikkan jumlah devisa.

"Pemerintah harus konsisten menerapkan insentif bagi eksportir yang menempatkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di perbankan Indonesia karena selama ini suplai dolar hanya berasal dari BI. Jadi aturan DHE perlu dioptimalkan lagi," imbaunya.

Tanpa hilirisasi, kata Josua, Indonesia hanya akan menjadi pasar yang diserbut produk-produk impor asal negara ASEAN lain, khususnya China. Kondisi tersebut, diakuinya, akan menekan neraca perdagangan Indonesia dan berimbas terhadap kurs rupiah.

"Kita hanya akan menjadi objek serbuan barang impor dari negara lain, sehingga neraca perdagangan kita lebih menderita. Tapi dengan memperkuat hilirisasi industri, ekspor Indonesia bakal tertolong dan ujung-ujungnya rupiah dapat lebih stabil," tukas Josua. (Berita MEA)

MEA Jadi Peluang Bagi Industri Komponen Otomotif Lokal

6:13 AM Add Comment
MEA Jadi Peluang Bagi Industri Komponen Otomotif Lokal - Menteri Perindustrian Saleh Husin menyatakan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai awal tahun ini menjadi peluang bagi industri komponen otomotif di dalam negeri. Dengan MEA ini, pasar komponen otomotif menjadi lebih luas.

Menurut dia, industri komponen dalam negeri memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Beberapa faktornya pendorongnya antara lain semakin maraknya industri perakitan, meningkatnya kebutuhan komponen dan suku cadang untuk layanan purna jual (after sales).



"Apalagi, pasar otomotif di dalam negeri maupun di ASEAN terus tumbuh," ujarnya di Jakarta, Jumat (8/1/2016).

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat, penjualan kendaraan bermotor di ASEAN telah mencapai angka lebih dari 3,1 juta unit pada 2015, di mana Indonesia mengisi pasar dengan jumlah penjualan mendekati angka 1,3 juta unit kendaraan.

Menurut Saleh, hal ini memberi ruang bagi industri komponen untuk bermitra dengan prinsipal otomotif global baik membangun pabrik baru atau menambah kapasitas produksi.

"Maka, setiap kesempatan ajang promosi otomotif harus memberi manfaat bagi industri lokal. Di setiap langkah, national interest memang menjadi fokus kita," kata dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (Ilmate) Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan mengatakan, pengembangan pasar bagi industri komponen lokal dapat dilakukan melalui ajang pameran otomotif. Oleh sebab itu ke depan pihaknya berharap pameran otomotif baik skala nasional maupun internasional menjadi kesempatan mendongkrak pemasaran komponen lokal.

"Pameran yang dihadiri prinsipal, pelaku industri, hingga konsumen menjadi sarana ‘branding’ komponen otomotif kita. Pemilik pabrik dapat menunjukkan hasil produksi, membangun citra produk berkualitas dan tepercaya pada pemakai akhir serta mengembangkan kemitraan usaha," tandasnya. (Berita MEA)

Pekerja RI Sulit Bersaing di MEA

6:11 AM Add Comment
Pekerja RI Sulit Bersaing di MEA - nggota DPR RI Komisi IX, Rieke Dyah Pitaloka ‎menyatakan, tenaga kerja Indonesia belum siap menghadapi, bahkan bersaing dengan negara-negara ASEAN, termasuk 6 negara lain di luar kawasan Asia Tenggara, yakni Australia, Selandia Baru, Jepang, Korea Selatan, China dan India di pasar bebas ASEAN. Alasannya, karena pekerja Indonesia "miskin" keterampilan.



"Pekerja Indonesia belum siap menghadapi MEA‎, karena bersaing dengan negara ASEAN masih jauh tertinggal dari segi ekonomi dan hal lainnya, seperti India dan China saja jumlah penduduknya di atas kita," ujar Rieke dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (10/1/2016).

Politikus dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini menegaskan, dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tak ada lagi sekat atau jarak dalam hal apapun termasuk ketenagakerjaan. Namun Rieke menyayangkan, pemerintah dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja hanya mampu menyelesaikan masalah ketenagakerjaan dengan cara "loncat pagar".

"Di pasar bebas ASEAN kan bukan cuma modal, barang dan jasa yang bebas keluar masuk, tapi juga tenaga kerjanya bisa pindah-pindah negara dengan mudah," ucapnya.

Rieke menyoroti prioritas tenaga kerja di era MEA adalah keterampilan. Sayangnya, ‎mayoritas tenaga kerja Indonesia, sambungnya, merupakan pekerja yang tidak termasuk tenaga kerja yang terampil.

Kondisi ini dibuktikan dengan datanya, sebanyak 70 persen buruh migran yang bekerja di luar negeri adalah pekerja rumah tangga. Paling dominan 80 persen adalah perempuan yang masuk dalam wilayah kerja 3D (dirty, danger, and difficult) sehingga hampir setiap bulan, jasad pekerja wanita asal Indonesia pulang dalam keadaan tidak bernapas lagi.

"Ketika saya tanya kenapa jadi TKI di luar negeri dengan gaji cuma Rp 3 juta-Rp 4 juta? Mayoritas menjawab karena faktor kemiskinan dan terpaksa. Ternyata sudah banyak terjadi kemiskinan secara struktural yang disadar atau tidak berlangsung sistematis," terangnya.

Pemerintah, diminta Rieke, untuk membuka peluang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia mencari nafkah di kawasan-kawasan industri ‎supaya mereka tidak terbang ke negara lain hanya untuk bekerja. "Kalau seperti ini terus, Indonesia hanya akan menjadi pusat buruh upah murah bagi negara-negara lain," tegas Rieke.(Berita MEA)

PNS Tak Boleh Malas-malasan untuk Hadapi MEA

6:08 AM Add Comment
PNS Tak Boleh Malas-malasan untuk Hadapi MEA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi‎ (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengaku mulai masuknya era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadi satu momen peningkatan pelayanan dan kualitas birokrat Indonesia.



Untuk itu, Yuddy menekankan pentingnya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur negara untuk menghadapi ketatnya persaingan MEA, di mana aparatur negara dituntut untuk dapat bersaing secara kompetitif menghadapi perkembangan yang dinamis serta tidak lagi bermalas-malasan.

"Di era kompetisi seperti saat ini, pemerintah dituntut untuk mampu merespons perkembangan zaman dengan cepat dan tepat," kata Menteri Yuddy, Senin (11/1/2016).

Menteri Yuddy juga mengungkapkan, saat ini aparatur negara harus menjadi pribadi yang tangguh dan memiliki kompetensi untuk berkompetisi agar tidak tertinggal dengan negara di ASEAN.

"Untuk membangun penyelenggaraan negara yang lebih efektif, efisien, dan inovatif, diperlukan peningkatan kualitas dari para aparatur negara, khususnya dalam perkembangan dunia yang telah masuk pada era birokrasi yang kompetitif," jelasnya.

Guna mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur, Kementerian PANRB telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mendorong perbaikan-perbaikan.

Namun demikian, evaluasi yang dilakukan tersebut bukan untuk menilai kinerja menteri sebagai pemimpin kementerian, tetapi untuk mengevaluasi dan menghasilkan rekomendasi perbaikan pada institusi.

Evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran, karena indikator utama dalam evaluasi tersebut menekankan pentingnya perencanaan yang mencakup rencana strategis hingga capaian atau outcome yang dihasilkan.

Dengan demikian, evaluasi akuntabilitas kinerja dimaksudkan untuk menjadikan pemerintahan untuk berorientasi terhadap hasil yang dicapai (result oriented gouvernment).

‎Sementara itu, Direktur Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, yang juga merupakan seorang pakar manajemen, Popy Rufaidah, mengapresiasi langkah-langkah strategis yang dilakukan Menteri Yuddy dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintah yang lebih baik dengan menerapkan landasan Good Corporate Governance (GCG).

Popy juga menjelaskan bahwa prinsip-prinsip GCG, yaitu Transparant, Accountable, Responsiveness, Independence, dan Fairness (TARIF), telah mampu diaplikasikan secara nyata oleh Menteri Yuddy dalam tataran tata kelola organisasi pemerintahan dengan sangat baik.(Berita MEA)