DPR: Indonesia Belum Siap Hadapi MEA - Indonesia dinilai belum siap menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada 31 Desember 2015 mendatang. Sebab, daya saing industri di Indonesia masih lemah akibat masih adanya hambatan pada arus perdagangan barang dan jasa antara sesama negara ASEAN.
"Ini yang sering saya wanti wanti kepada pemerintah khususnya mitra kerja komisi VI," ujar Ketua Komisi VI DPR RI, Hafiz Tohir (HT), kepada redaksi, Kamis (3/09/2015).
Hafiz menjelaskan, tahun ini indeks daya saing global (Global Competitiveness Index/GCI) Indonesia peringkat 34 dari 144 negara sebagaimana dilansir World Economic Forum dalam Global Competitiveness Report 2014-2015.
Di level ASEAN sendiri, peringkat Indonesia ini masih kalah dengan tiga negara tetangga, yaitu, Singapura yang berada di peringkat 2, Malaysia di peringkat 20, dan Thailand yang berada di peringkat ke-31.
Lebih lanjut HT menekankan bahwa harus ada penguatan dari sisi standardisasi produk nasional agar dapat siap bersaing maka peran serta Badan Standardisasi Nasional (BSN) menjadi sentral dalam hal kesiapan MEA ini. Sementara pemerintah memberi anggaran dalam nota keuangannya, BSN hanya sekitar Rp146 Miliar, sudah termasuk biaya rutin.
"Ini hampir tidak mungkin jika BSN ditugaskan untuk membenahi standardisasi produk nasional agar siap bersaing," tukas HT
Selain itu agar daya siang kita meningkat di tengah krisis global, tambah anggota fraksi PAN ini, harus dilakukan berbagai upaya. Antara lain pemerintah bisa mendorong penurunan suku bunga kredit bank, percepat pembangunan infrastruktur, penyediaan bahan bakar yang cukup untuk industri, serta ada intensif untuk tarif dasar listrik bagi industri. Pemerintah harus punya grand design yang komprehensif untuk menaikan nasional branding produk Indonesia.
Disisi lainnya pemerintah juga harus pro aktif untuk memaksa khususnya industri minerba untuk memenuhi kewajibannya sesuai UU No 4/2009 tentang minerba agar segera membangun smelter di dalam negeri.
"Dalam kunker ke daerah, kami lihat di Ternate perusahaan Rusia menjanjikan project pembangunan smelter bernilai jutaan dollar sampai sekarang belum terealisasi, belum lagi PT Freport di Papua yang malah sudah beberapa kali di beri dispensasi oleh pemerintah untuk ekspor bahan baku mineral. Bila ada komitmen yang kuat dari pemerintah maka bahan baku setengah jadi saja untuk ekspor mineral ini di buat dalam negeri maka akan memberi 10 sampai 70 kali lipat nilai jualnya untuk produk eksport kita," pungkas Hafiz.(Berita MEA)
"Ini yang sering saya wanti wanti kepada pemerintah khususnya mitra kerja komisi VI," ujar Ketua Komisi VI DPR RI, Hafiz Tohir (HT), kepada redaksi, Kamis (3/09/2015).
Hafiz menjelaskan, tahun ini indeks daya saing global (Global Competitiveness Index/GCI) Indonesia peringkat 34 dari 144 negara sebagaimana dilansir World Economic Forum dalam Global Competitiveness Report 2014-2015.
Di level ASEAN sendiri, peringkat Indonesia ini masih kalah dengan tiga negara tetangga, yaitu, Singapura yang berada di peringkat 2, Malaysia di peringkat 20, dan Thailand yang berada di peringkat ke-31.
Lebih lanjut HT menekankan bahwa harus ada penguatan dari sisi standardisasi produk nasional agar dapat siap bersaing maka peran serta Badan Standardisasi Nasional (BSN) menjadi sentral dalam hal kesiapan MEA ini. Sementara pemerintah memberi anggaran dalam nota keuangannya, BSN hanya sekitar Rp146 Miliar, sudah termasuk biaya rutin.
"Ini hampir tidak mungkin jika BSN ditugaskan untuk membenahi standardisasi produk nasional agar siap bersaing," tukas HT
Selain itu agar daya siang kita meningkat di tengah krisis global, tambah anggota fraksi PAN ini, harus dilakukan berbagai upaya. Antara lain pemerintah bisa mendorong penurunan suku bunga kredit bank, percepat pembangunan infrastruktur, penyediaan bahan bakar yang cukup untuk industri, serta ada intensif untuk tarif dasar listrik bagi industri. Pemerintah harus punya grand design yang komprehensif untuk menaikan nasional branding produk Indonesia.
Disisi lainnya pemerintah juga harus pro aktif untuk memaksa khususnya industri minerba untuk memenuhi kewajibannya sesuai UU No 4/2009 tentang minerba agar segera membangun smelter di dalam negeri.
"Dalam kunker ke daerah, kami lihat di Ternate perusahaan Rusia menjanjikan project pembangunan smelter bernilai jutaan dollar sampai sekarang belum terealisasi, belum lagi PT Freport di Papua yang malah sudah beberapa kali di beri dispensasi oleh pemerintah untuk ekspor bahan baku mineral. Bila ada komitmen yang kuat dari pemerintah maka bahan baku setengah jadi saja untuk ekspor mineral ini di buat dalam negeri maka akan memberi 10 sampai 70 kali lipat nilai jualnya untuk produk eksport kita," pungkas Hafiz.(Berita MEA)
HALAMAN SELANJUTNYA:
0 Response to "DPR: Indonesia Belum Siap Hadapi MEA"
Post a Comment