SDM dan MEA

Keuangan dan MEA

Industri dan MEA

Recent Posts

Perlu Regulasi Atur Pekerja Asing Hadapi MEA

1:15 AM Add Comment
Perlu Regulasi Atur Pekerja Asing Hadapi MEA - Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Nelson Obet Matara mengatakan, pemerintah perlu menyiapkan regulasi untuk mengatur keberadaan pekerja asing pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).



"Regulasi ini penting agar kehadiran pekerja asing, tidak menjadikan anak-anak daerah sebagai penonton di daerahnya sendiri," kata Nelson Matara, di Kupang, Jumat (13/11/2015).

Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan kemungkinan akan mengalirnya pekerja asing ke daerah-daerah di Indonesia, termasuk NTT pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan bagaimana dengan nasib pekerja lokal.

Indonesia sebagai negara lain di ASEAN bersiap menghadapi MEA. Indonesia seharusnya percaya diri karena memiliki 110,8 juta pekerja, 41 juta buruh, 41,3 juta usaha mandiri.

"Pemerintah pusat maupun daerah harus secepatnya menyiapkan regulasi yang mengatur tentang penggunaan pekerja asing. Jika tidak, maka tenaga-tenaga lokasi hanya akan menjadi penonton di negeri sendiri," katanya.

Apalagi, daerah-daerah seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang masih memiliki keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di berbagai bidang usaha, katanya.

Regulasi ini kata dia, tentu dibuat dengan tidak menyalahi atau melanggar prinsip-prinsip yang tercatum dalam kesepakatan dalam MEA.

Disamping menyiapkan regulasi untuk memproteksi keberadaan pekerja asing, pemerintah juga perlu terus meningkatkan sumber daya manusia yang ada di daerah.

Paling tidak, anak-anak NTT harus diberikan pelatihan-pelatihan agar dapat memiliki keterampilan dalam membangun usaha atau bisa menjadi pekerja yang profesional.

"Kalau anak-anak daerah memiliki keahlian dan keterampilan, maka mereka bisa bersaing dengan pekerja asing," kata Nelson Matara. (Berita MEA)

Wapres Dorong Standarisasi Hukum ASEAN Hadapi MEA

1:14 AM Add Comment
Wapres Dorong Standarisasi Hukum ASEAN Hadapi MEA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mendorong terciptanya keselarasan dan standardisasi dalam kerangka hukum antara negara-negara ASEAN terutama dalam menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).


"MEA terkait kebebasan pergerakan dalam barang dan orang sehingga pada akhirnya dibutuhkan standardisasi karena bila berbeda hukumnya antarnegara akan menjadi susah," kata Jusuf Kalla dalam acara Pertemuan Menteri Hukum ASEAN (ALAWMM) ke-9 di Nusa Dua, Bali, Kamis (22/10/2015).

Menurut dia, dengan adanya pemberlakuan MEA yang tinggal beberapa bulan lagi, maka penting pula adanya keselarasan hukum karena bila tidak standar maka perilaku legalnya juga dapat berbeda-beda.

Penafsiran yang sama, lanjutnya, juga penting bagi berbagai pihak yang ingin menanamkan modal atau investasinya di negara-negara kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly mengemukakan pentingnya mempromosikan kerja sama untuk kerangka hukum ASEAN, antara lain untuk meningkatkan investasi serta terkait dengan sejumlah isu lainnya seperti e-commerce.

"Melalui pertemuan ini akan ada kesepakatan-kesepakatan kerangka hukum dalam mencapai MEA yang tinggal dua bulan lagi," katanya.

ALAWMM merupakan pertemuan tingkat menteri di bidang hukum yang dicetuskan pertama kali oleh delegasi ASEAN pada pertemuan pejabat senior hukum ASEAN pada tahun 1985.

Sejumlah pejabat negara tetangga yang hadir antara lain Menteri Kehakiman Malaysia Hajah Nancy binti Shukri, Deputi Jaksa Agung Singapura Tan Siong Thye, dan Menteri Kehakiman Thailand Paiboon Koomchaya.

Selain itu, Under Secretary Departemen Kehakiman Filipina Francisco F Baraan, Jaksa Agung Brunei Hayati Mohd Salleh, Secretary of State Kamboja Ngor Sovann, Wakil Menteri Hukum Laos Ket Kiettisak, Wakil Jaksa Agung Myanmar Tun Tun Oo, dan Wakil Menteri Kehakiman Vietnam Nguyen Khanh Ngoc.(Berita MEA)

DPR: Indonesia Belum Siap Hadapi MEA

1:12 AM Add Comment
DPR: Indonesia Belum Siap Hadapi MEA - Indonesia dinilai belum siap menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada 31 Desember 2015 mendatang. Sebab, daya saing industri di Indonesia masih lemah akibat masih adanya hambatan pada arus perdagangan barang dan jasa antara sesama negara ASEAN.

"Ini yang sering saya wanti wanti kepada pemerintah khususnya mitra kerja komisi VI," ujar Ketua Komisi VI DPR RI, Hafiz Tohir (HT), kepada redaksi, Kamis (3/09/2015).      

Hafiz menjelaskan, tahun ini indeks daya saing global (Global Competitiveness Index/GCI) Indonesia  peringkat 34 dari 144 negara sebagaimana dilansir World Economic Forum dalam Global Competitiveness Report 2014-2015.



Di level ASEAN sendiri, peringkat Indonesia ini masih kalah dengan tiga negara tetangga, yaitu, Singapura yang berada di peringkat 2, Malaysia di peringkat 20, dan Thailand yang berada di peringkat ke-31.                                

Lebih lanjut HT menekankan bahwa harus ada penguatan dari sisi standardisasi produk nasional agar dapat siap bersaing maka peran serta Badan Standardisasi Nasional (BSN)  menjadi sentral dalam hal kesiapan MEA ini. Sementara pemerintah  memberi anggaran dalam nota keuangannya, BSN hanya sekitar Rp146 Miliar, sudah termasuk biaya rutin.                                                

"Ini hampir tidak mungkin jika BSN ditugaskan  untuk membenahi standardisasi produk nasional agar siap bersaing," tukas HT

Selain itu agar daya siang kita meningkat di tengah krisis global, tambah anggota fraksi PAN ini, harus dilakukan berbagai upaya. Antara lain pemerintah bisa mendorong penurunan suku bunga kredit bank, percepat pembangunan  infrastruktur, penyediaan bahan bakar yang cukup  untuk industri, serta ada intensif untuk  tarif dasar listrik bagi industri. Pemerintah harus punya grand design yang komprehensif untuk menaikan nasional branding  produk Indonesia.                  

Disisi lainnya pemerintah juga harus pro aktif untuk memaksa khususnya  industri minerba untuk memenuhi kewajibannya sesuai UU No 4/2009 tentang minerba agar segera membangun smelter di dalam negeri.
                               
"Dalam kunker ke daerah, kami lihat di Ternate perusahaan Rusia menjanjikan project pembangunan smelter bernilai jutaan dollar sampai sekarang belum terealisasi, belum lagi PT Freport di Papua yang malah sudah beberapa kali di beri dispensasi oleh pemerintah untuk ekspor bahan baku mineral. Bila ada komitmen yang kuat dari pemerintah maka bahan baku setengah jadi saja untuk ekspor mineral ini di buat dalam negeri maka akan memberi 10 sampai 70 kali lipat nilai jualnya untuk produk eksport kita," pungkas Hafiz.(Berita MEA)

UMKM Butuh Perusahaan Penjamin untuk Hadapi MEA

1:11 AM Add Comment
UMKM Butuh Perusahaan Penjamin untuk Hadapi MEA - Masalah pendanaan adalah salah satu penghambat Usaha Mikro kecil Menengah (UMKM) menembus jaringan global, termasuk pasar bebas ASEAN (MEA). Karena itulah diperlukan perusahan penjamin yang mampu mendampingi UMKM, mulai dari akses pendanaan hingga mengurus perizinan.


Demikian disampaikan Ketua Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman Dharmansyah Hadad, dalam ASEAN Small Medium Enterprise (SME) Partnership 2015 di hotel Allium, Tangerang, Senin (16/11/2015). Muliaman menjelaskan, hal yang paling dikeluhkan oleh UMKM adalah sulitnya mendapat kredit termasuk akses ke lembaga keuangan.

“Masalah uang bukanlah satu satunya faktor yang menghambat pengembangan UMKM. Tetapi uang menjadi faktor yang bisa menentukan keberlangsungan UMKM. Lalu lintas yang terjadi dari barang, jasa, hingga tenaga kerja diharapkan dalam MEA diharapkan mampu membuat masyarakat lebih sejahtera,” ujarnya.

Keinginan itu bukan tanpa alasan. Muliaman meyebut, sekitar 40 persen pasar ASEAN datang dari Indonesia. Negeri ini memiliki 250 juta penduduk, dari 600 juta populasi manusia di Asia Tenggara. “Dengan jumlah populasi yang besar maka akses keuangan juga lebih memungkinkan,” kata dia. “Kita ingin kepastian bahwa integrasi akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat ASEAN. Kesejahteraan menjadi tujuan akhir, sementara terbentuknya integrasi menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan".

Menurut Muliaman yang juga Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), integrasi ekonomi merupakan alat mencapai tujuan, yang seharusnya tidak merugikan. Negara-negara anggota ASEAN pada dasarnya bergantung pada UMKM masing-masing, dan ini menjadi relevan dalam pengintegrasian UMKM ASEAN. Sebab, kata dia, banyak program pembiayaan yang masih dilakukan, tetapi tidak semua bisa berhasil.

“UMKM bisa menghadapi gejolak ekonomi karena fleksibilitasnya. Untuk itu pengembangan UMKM di Negara ASEAN Perlu dipercepat, meningkatkan daya saing dan akses keuangan, dan akses pembiayaan yang fleksibel. Akses keuangan yang mudah dan murah juga didukung dengan subsidi dan bunga yang rendah,” ujarnya.

Menurut Muliaman, Indonesia bisa menjadi laboratorium untuk membuka akses keuangan SME, dengan 50 persen GDP diperoleh dari UMKM, 97 persen penyerapan tenaga kerja oleh UMKM, dan bahkan terdapat 57,9 juta UMKM di  Indonesia. Indonesia juga memiliki sejarah dalam pembiayaan UMKM sebut saja Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Terkait kekhawatiran UMKM akan lemahnya manajerial, kapasitas, dan kapabilitas serta jauhnya UMKM dari akses pembiayaan, dia menekankan pentingnya dukungan perusahaan penjamin yang akan mengawal akses keuangan yang lebih besar.

“Saat ini untuk UMKM  Indonesia aturan sedang kita siapkan, awal tahun depan peraturan selesai, kita bisa undang UMKM mana saja namun UMKM akan didampingi oleh perusahaan yang disebut under ritter dan terdaftar di pasar modal,” ujarnya.

Masalah pendanaan memang cukup sensitif, namun kata dia, hal yang dia upayakan terhadap pembiayaan UMKM akan difokuskan dengan pendanaan yang sesuai dengan kapasitas UMKM. Meski skala pembiayaan masih dalam rumusan, pendanaan sudah disiapkan dan bisa diimplementasikan diawal tahun 2016.

“Akan ada penyederhanaan dan pembatasan. Untuk kapasitas UMKM, tidak terlalu kecil juga tidak terlalu besar. Jika terlalu besar masuk jalur normal. Dari perizinan juga sangat dibedakan dengan yang berlaku secara umum. frekuensi perdangangan apakah bisa dibatasi atau tidak. area tersebut akan dibatasi mana yang masuk papan UMKM dan yang umum. Skala pembiayaan masih diformulasikan dan awal tahun sudah bisa dipastikan,” tutupnya.(Berita MEA)

Hal yang Harus Kamu Tahu Soal Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

1:06 AM Add Comment
Hal yang Harus Kamu Tahu Soal Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) - Pasar bebas Asia Tenggara atau yang lebih dikenal dengan sebutan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhirnya sudah diberlakukan. Itu artinya, baik para pekerja atau produk-produk asal negara-negara Asia Tenggara dapat bebas keluar masuk Indonesia, begitupun sebaliknya. Pertanyaannya apakah bangsa ini sudah siap bersaing dengan negara-negara tetangga?



Banyak yang optimistis, ada juga yang tidak. Tapi, mau tidak mau persaingan sudah ada di depan mata, dan masyarakat Indonesia harus siap menghadapinya. Selain memperbaiki kualitas produk lokal, sumber daya manusia (SDM) tentu saja juga harus ditingkatkan kemampuannya. Dan berikut ini adalah 5 hal tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang perlu kamu tahu.

Pertama, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bukanlah sebuah rencana yang baru-baru ini dibuat, karena MEA sudah direncanakan sejak satu dekade lalu. Para pemimpin negara-negara ASEAN pun akhirnya memilih tahun 2015 sebagai awal dari diberlakukannya pasar tunggal di kawasam Asia Tenggara.

Kedua, ini adalah satu hal yang paling banyak ditanyakan oleh orang-orang Indonesia, apakah keuntungan MEA untuk negara-negara yang tergabung didalamnya? Setidaknya ada 600 juta manusia yang tinggal di Asia Tenggara dapat meningkatkan kesejahteraan mereka masing-masing karena lapangan kerja baru yang tersedia semakin banyak.

Ketiga, sebagian produk lokal telah mendapatkan tempat di negara-negara Asia Tenggara, itu artinya bukanlah hal yang sulit untuk menjual produk lokal kita. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Presiden Jokowi. “Seperti keripik sudah masuk ke Korea. Sarung masuk ke semua negara. Contoh-contoh seperti itu, produk kita bersaing, ada produktifitasnya. Sukur kripik kita masuk ke Korea. Saya takut keripik lain masuk ke Indonesia, makanya yang punya daya saing masuklah ke negara lain," jelas Jokowi seperti dikutip dari Liputan6.com.

Keempat, Indonesia memang masih perlu memperbaiki diri karena kita akan mengalami beberapa hambatan dalam menghadapi MEA, yakni mutu pendidikan tenaga kerja Tanah Air bisa dibilang masih sangat rendah. Faktanya hingga Febuari 2014 jumlah pekerja berpendidikan SMP atau dibawahnya tercatat sebanyak 76,4 juta orang atau sekitar 64 persen dari total 118 juta pekerja di Indonesia. Hambatan lainnya adalah ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang kita miliki belumlah cukup, dan hal tersebut nantinya pasti akan mempengaruhi kelancaran arus barang dan jasa.

Kelima, Indonesia harus siap menghadapi serbuan produk-produk impor yang sepertinya sudah sangat diterima dengan baik oleh masyarakat di Tanah Air. Bukan hanya peningkatan kualitas SDM, pemerintah juga tentunya harus membuat sebuah strategi jitu dalam sektor industri dan infrastruktur. (Berita MEA)